Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT MRT Jakarta

Kewajiban pelaksana negara untuk melaporkan harta kekayaannya tertuang dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada pasal 5 angka 3 yang menyebutkan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat.

PT MRT Jakarta, sebagai salah satu badan usaha milik pemerintah (BUMD) DKI Jakarta, masuk dalam kategori penyelenggara negara yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyeleggaraan negara, sehingga dalam struktur organisasi PT MRT Jakarta, kewajiban ini mutlak dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi, dan Kepala Departemen.


Pengumuman Harta Kekayaan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tahuun 2016

Pengumuman Harta Kekayaan Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta 2015

Pengumuman Harta Kekayaan Direktur Konstruksi Tahun 2016

Pengumuman Harta Kekayaan Direktur Operasi dan Pemeliharaan Tahun 2016

Pengumuman Harta Kekayaan Kepala Divisi Corporate Secretary Tahun 2015

Pengumuman Harta Kekayaan Kepala Divisi Project Management for Construction 1

Pengumuman Harta Kekayaan Kepala Divisi Project Management for Railway System

Pengumuman Harta Kekayaan Kepala Divisi Railway Maintenance Tahun 2015

Pengumuman Harta Kekayaan Kepala Divisi Risk, Quality and Safety Management Tahun 2015

Pengumuman Harta Kekayaan Kepala Departemen Treasury & Corporate Finance Tahun 2015